SEPUTARHALAL.COM | Apakah sertifikasi halal benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil? Faktanya, banyak pelaku usaha mengeluhkan biaya fantastis yang harus mereka tanggung. Beberapa kasus bahkan menunjukkan adanya dugaan pungutan liar yang merugikan pengusaha kecil.
Sertifikasi yang seharusnya menjamin keamanan konsumen justru menjadi momok bagi UMKM. Beberapa pengusaha mengaku dimintai biaya hingga miliaran rupiah hanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Proses yang panjang, biaya tinggi, dan dugaan pungutan liar menjadi sorotan utama. Apakah sistem sertifikasi halal ini benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya? Simak kasus-kasus yang heboh dunia usaha di baru-baru ini.
Berdasarkan berbagai laporan dan pengakuan dari pelaku usaha terkait pungutan liar dalam proses sertifikasi halal. Kasus-kasus ini menjadi bukti bahwa regulasi yang ada masih menyisakan banyak celah.
Kasus 1: Pemilik Warteg Dimintai Rp10 Juta untuk Sertifikasi Halal
Sejumlah pemilik warung tegal (warteg) melaporkan bahwa mereka dikenakan biaya yang tidak masuk akal untuk mendapatkan sertifikat halal. Salah satu aduan yang viral di media sosial menyebutkan bahwa biaya yang diminta mencapai Rp10 juta per warteg.
Sebuah unggahan dari akun Twitter @DS_ya* pada 9 Februari 2025 mengungkapkan:
“Masyarakat sulit urus sertifikat halal, satu warteg diminta bayar Rp10 Juta. Kerjaan yg di pegang Haikal Hasan kan ini gaes?”
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, membenarkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari pengusaha warteg. Dari 100 warteg yang disurvei, rata-rata pemilik warteg melaporkan mengalami kasus serupa.
Dampak bagi Pemilik Warteg
- Biaya yang memberatkan: Rp10 juta adalah jumlah besar bagi pelaku usaha kecil.
- Proses yang tidak transparan: Tidak ada kejelasan mengenai standar biaya resmi.
- Ancaman kehilangan usaha: Banyak pemilik warteg khawatir jika tidak memiliki sertifikasi halal, usaha mereka akan sepi pelanggan.
Kasus 2: Almaz Chicken Diminta Miliaran Rupiah
Pemilik Almaz Chicken, Okta Wirawan, mengungkapkan pengalaman pahitnya dalam mengurus sertifikasi halal. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Okta mengaku bahwa proses sertifikasi halal yang seharusnya cepat dan murah justru berlangsung selama enam bulan dengan biaya yang sangat besar.
Alih-alih dikenakan biaya wajar, ia justru mendapat tagihan ratusan juta rupiah. Bahkan, ia menyebut ada oknum yang memasang tarif berdasarkan jumlah cabang dan jumlah karyawan. Jika dihitung, total biaya yang harus dikeluarkan Okta bisa mencapai miliaran rupiah.
“Bahkan ada oknum yang mematok biaya per cabang outlet dan per jumlah karyawan yang jika ditotal bisa mencapai miliaran,” ujar Okta Wirawan melalui akun Instagramnya.
Okta Wirawan menceritakan, “Kemarin kami berkesempatan bertemu Bapak Haikal Hasan, Ketua Badan Pemeriksa Halal di Indonesia. Di tengah proses pengajuan halal untuk Almaz Friedchicken yang tak kunjung selesai selama enam bulan, kami justru dikenakan tagihan ratusan juta rupiah.”
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, atau biasa disapa Babe Haikal, menegaskan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal seharusnya mudah, cepat, dan murah.
Kenapa Ini Menjadi Masalah?
- Sertifikasi halal seharusnya mudah dan murah, tetapi realitanya malah membebani pengusaha.
- Oknum yang memanfaatkan regulasi untuk keuntungan pribadi semakin merugikan UMKM.
- Proses yang panjang menghambat pertumbuhan usaha.
Dampak Besar dari Biaya Sertifikasi Halal yang Tinggi
| Dampak | Keterangan |
| Pengusaha kecil tertekan | Biaya tinggi membuat mereka sulit berkembang. |
| Meningkatnya harga produk | Pelaku usaha menaikkan harga untuk menutupi biaya sertifikasi. |
| Maraknya pungutan liar | Regulasi yang lemah membuka celah bagi oknum korupsi. |
| Potensi usaha gulung tikar | Banyak pelaku usaha kecil yang tidak mampu bertahan. |
Solusi: Bagaimana Sertifikasi Halal Bisa Lebih Adil?
Agar sistem sertifikasi halal berjalan lebih baik, beberapa perbaikan harus dilakukan:
- Standarisasi biaya – Pemerintah harus menetapkan biaya resmi dan transparan.
- Proses lebih cepat – Mengurangi birokrasi agar sertifikasi halal tidak memakan waktu berbulan-bulan.
- Pengawasan ketat – Memberantas pungutan liar dengan menindak tegas oknum nakal.
- Subsidi untuk UMKM – Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha kecil.
Apakah Sertifikasi Halal Masih Relevan?
Sertifikasi halal memang penting untuk menjamin keamanan konsumen, tetapi jika prosesnya terlalu mahal dan rumit, manfaatnya bisa berubah menjadi beban. Kasus warteg dan Almaz Chicken menunjukkan bahwa ada celah bagi oknum untuk mengambil keuntungan.
Untuk memastikan bahwa sertifikasi halal benar-benar bermanfaat bagi semua pihak, regulasi yang lebih transparan dan sistem yang lebih adil sangat diperlukan. Jika tidak, sertifikasi halal bisa berubah menjadi senjata yang justru menindas usaha kecil.[]
