SeputarHalal.com | Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M bakal dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Kemenhaj juga berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih nyaman, humanis, efektif dan efisien bagi Jemaah haji dalam pelaksanaan haji di tahun ini.
Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, dalam dalam rangkaian kegiatan Media Briefing: Outlook Penyelenggaraan Haji 2026 dan penutupan Traiing of Trainer (ToT) yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur, Kamis (8/1/2026).
Menteri yang kerap dipanggil Gus Irfan itu menegaskan, langkah ini merupakan komitmen pemerintah agar tata kelola haji semakin bersih dan profesional.
“Presiden meminta haji dikelola secara transparan dan akuntabel. Karena itu, di Kementerian Haji kita ditemani aparat penegak hukum. Dari KPK ada yang masuk, dari Kejaksaan juga ada, semuanya untuk memastikan proses haji berlangsung transparan dan akuntabel,” ujar Gus Irfan.
Dirinya juga ingin memastikan bahwa seluruh layanan bagi jemaah haji dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan aman, nyaman, dan terlindungi.
“Kita berharap jemaah berangkat sehat, di sana sehat, dan pulang sehat,” katanya.
Gus Irfan memastikan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap jemaah, khususnya melalui penguatan layanan ramah perempuan. Juga, layanan terhadap Jemaah lanjut usia (lansia) dan penerapan standar istithaah kesehatan secara ketat.
“Penyelenggaraan haji tahun ini kami arahkan lebih humanis. Jumlah petugas akan kami perbanyak, termasuk pembimbing perempuan, karena mayoritas Jemaah Haji Indonesia adalah perempuan,” ucapnya.
More Read
Gus Irfan mengaku, salah satu upaya untuk menghadirkan hal itu yakni dengan menambah porsi jumlah pembimbing perempuan. Rencananya, 30 persen dari total seluruh jumlah petugas haji 2026 akan diisi oleh perempuan
“Kenapa Pembimbing Ibadah perempuan kita tambah? Karena sebagian besar jemaah haji kita itu perempuan. Hampir 60 persen Jemaah Haji Indonesia itu perempuan. Nah, untuk memberikan kenyamanan, keamanan pada jemaah haji, maka kita menyediakan pembimbing perempuan lebih banyak supaya jemaah lebih nyaman. Jemaah yang perempuan lebih nyaman dia bertanya dan berkomunikasi dengan sesama pembimbing perempuan,” jelasnya.
Menurutnya, peran pembimbing perempuan menjadi aspek krusial agar setiap jamaah wanita mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan ibadah dan kenyamanan mereka selama di Tanah Suci.
Dirinya menilai, kehadiran pembimbing perempuan sangat penting dalam memperkuat perlindungan jamaah wanita, terutama di area sensitif seperti pemondokan, tempat ibadah, hingga kegiatan bimbingan rohani.
Kebijakan ini, Sambung Gus Irfan, sejalan dengan upaya menghadirkan penyelenggaraan haji yang ramah, inklusif, dan setara bagi semua jamaah.
Upaya peningkatan ini dilakukan lewat pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi bagi pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). pihaknya juga mendorong agar setiap KBIHU memiliki pembimbing perempuan berkapasitas keilmuan dan pemahaman manasik yang memadai.
“Dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pembimbing, penyelenggaraan haji tahun 2026 diharapkan dapat berlangsung lebih profesional, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan jamaah,” tegas Gus Irfan.
Penurunan Biaya Disertai Kenaikan Kualitas Pelayanan Haji
Gus Irfan menyebut, pihaknya telah berhasil melakukan terobosan signifikan dalam negosiasi layanan akomodasi untuk tenda di Mina, Arab Saudi. Layanan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang menjadi tempat paling penting dalam pelaksanaan haji yang mengharuskan para Jemaah haji bermalam di tenda-tenda, dengan harga lebih murah dari tahun-tahun sebelumnya, Namun, justru mendapatkan peningkatan kualitas dari segi fasilitas dibandingkan pelaksanaan haji di tahun sebelumnya.
Untuk tenda-tenda atau pemondokan di Armuzna, ia mengaku, harga yang didapatkan tahun ini sebesar 2.100 riyal. Turun 200 riyal dibandingkan harga sebelumnya yang sebesar 2.300 riyal.
“Kita minta harga bersih dari anggaran, kita tidak minta cashback juga fee. Kita mendapatkan harga 2.100 riyal, lebih murah 200 riyal dibandingkan tahun lalu yang sebesar 2.300 riyal. 200 riyal itu jika dikonversikan ke kurs rupiah lalu kita kalikan jumlah Jemaah haji kita, itu ketemunya Rp.180 miliar. Artinya, dengan negosiasi tersebut, kita berhasil menghemat biaya Rp180 miliar untuk haji tahun ini,” ungkap Gus Irfan.
Meski mendapatkan harga yang lebih murah, sambung Gus Irfan, untuk pemondokan Armuzna tahun ini justru mendapatkan tenda dan kasur yang lebih luas dan lega. Dari sebelumnya 0,8 meter persegi di tahun lalu, menjadi 1 meter persegi atau meningkat 25 persen kualitas pemondokan di tahun ini.
“Ini komitmen kami. Penghematan anggaran harus sejalan dengan peningkatan kenyamanan jamaah, bukan malah mengurangi layanan,” sambungnya.
Gus Irfan juga menyampaikan, persiapan teknis haji juga terus dimatangkan. Ia menyebut, layanan transportasi dan konsumsi di Arab Saudi sudah 100 persen. Akomodasi di Madinah sudah mencapai sekitar 97 persen, sementara Makkah dalam tahap finalisasi.
“Insyaallah dalam waktu seminggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai. Memang masih dalam proses,” ujar Gus Irfan.
Gus Irfan menambahkan, pemerintah telah memastikan dua syarikah yang akan melayani jemaah haji Indonesia serta kesiapan lokasi utama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Selain urusan teknis Arab Saudi, Gus Irfan mengatakan, Kemenhaj akan menambahkan dua embarkasi baru pada penyelenggaraan ibadah Haji 2026, yakni embarkasi Banten dan embarkasi Yogyakarta.
Istimewanya, embarkasi Yogyakarta dibuka tanpa memiliki asrama haji. Embarkasi Yogyakarta akan menggunakan hotel sebagai asrama haji sementara. Hotel tersebut akan digunakan untuk seluruh proses persiapan jemaah, baik saat keberangkatan maupun kepulangan, tanpa bergantung pada asrama haji permanen.
“Tahun ini ada tambahan dua embarkasi, yaitu embarkasi di Banten untuk Jawa Barat dan embarkasi di Yogyakarta. Jogyakata ini agak istimewa karena kita membuka embarkasi tanpa memiliki asrama haji,” ucapnya.
Selain penambahan embarkasi, Kemenhaj juga melakukan evaluasi terhadap kondisi asrama haji yang telah beroperasi. Sejumlah asrama yang dinilai kurang layak akan segera diperbaiki agar siap digunakan sebelum masa pemberangkatan jemaah haji.
Dari sisi pembiayaan, proses pelunasan Biaya Perjalanan Haji (Bipih) juga menunjukkan capaian tinggi. Hingga penutupan sementara, tingkat pelunasan jemaah haji reguler telah mencapai 95,42 persen, sedangkan jamaah haji khusus sekitar 96 persen. Pemerintah optimistis seluruh kuota dapat terpenuhi dalam waktu dekat.
Terkait Isu istithaah kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah tahun ini, Gus Irfan akan menerapkan standar kesehatan jemaah dilakukan secara tegas.
“Pemerintah Arab Saudi memberi perhatian khusus pada istithaah kesehatan. Pemeriksaan akan dilakukan secara acak dan jemaah yang tidak memenuhi syarat berpotensi dipulangkan. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memaksakan keberangkatan jemaah yang tidak layak secara kesehatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kemenhaj akan melakukan perbaikan di sisi embarkasi dan layanan di Arab Saudi, termasuk optimalisasi pemeriksaan di bandara, seleksi ketat syarikah, serta pendistribusian kartu Nusuk sejak embarkasi.
“Semua ini kami lakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah sejak dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia,” pungkasnya.
