SeputarHalal.Com | Jakarta — Dalam 10 tahun terakhir ini banyak dana desa tak pernah dirasakan rakyat. Karena penyalurannya hanya berkutat di birokrat, baik kota/kabupaten maupun desa, tak sampai ke rakyat.
Hal ini diakui oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/26).
“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” ucap Prabowo.
Bukti paling nyata, kata Prabowo, adalah banyaknya Kepala Desa yang harus berhadapan dengan hukum karena tidak menggunakan dana tersebut dengan benar atau menyelewengkannya dengan tidak menyalurkan dana desa tersebut untuk tujuan pembangunan desa.
“Ini dibuktikan dengan kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” jelasnya.
Untuk menanggulangi penyelewengan dana desa tersebut, rencananya Presiden akan merombak dana desa agar lebih efektif dan efisien. Diarahkan agar dana desa yang disalurkan pemerintah pusat benar-benar dirasakan rakyat dan sepenuhnya sampai ke tangan rakyat.
“Kita 10 tahun lebih kita beri dana desa ke desa-desa, 10 tahun kita berikan, dan sekarang kita akan mengarahkan,” kata Prabowo.
Pada tahun ini, Prabowo sudah mengurangi porsi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, sederet kebijakan diarahkan langsung untuk rakyat di desa seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.