Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima kunjungan kerja dan audiensi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang di Kantor BPJPH, Jakarta Timur, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas kajian penyusunan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang Percepatan Sertifikasi dan Penguatan Ekosistem Halal Menuju Padang Kota Gastronomi.
Audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem halal. Selain memperluas jangkauan sertifikasi produk halal, regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing sektor kuliner dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padang.
BPJPH Dukung Penguatan Ekosistem Halal Daerah
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik inisiatif DPRD Kota Padang dalam mendorong penguatan ekosistem halal melalui regulasi daerah. Menurutnya, kebijakan di tingkat daerah memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan program nasional sekaligus memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha.
“Penguatan ekosistem halal di daerah merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan daya saing produk dan layanan khususnya di sektor kuliner dan UMKM.” kata Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal, di Gedung BPJPH, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Babe Haikal juga menjelaskan bahwa konsep halal tidak sebatas pemenuhan ketentuan keagamaan. Lebih dari itu, halal mencerminkan standar mutu yang mencakup kebersihan, kesehatan, transparansi, serta ketertelusuran atau traceability.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap produk bersertifikat halal perlu terus dijaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan seluruh proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi integritas.
“Di dalam negeri, kita tampilkan halal itu menyejukkan. Terbukti ketika ada restoran dengan label halal, lebih diminati oleh masyarakat karena mereka percaya label halal itu diraih dengan cara terhormat. Tidak ada sogokan, tidak ada janji-janji hadiah, tidak ada bayaran di luar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, halal menjadi berwibawa dan membuat orang melihatnya sebagai jaminan mutu,” lanjutnya.
DPRD Padang Dorong Regulasi yang Lebih Spesifik
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Iskandar bersama jajaran anggota dan sekretariat pendamping menyampaikan komitmennya untuk membangun kolaborasi dengan BPJPH. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menghadirkan regulasi yang mendukung pelaksanaan sertifikasi produk halal, terutama bagi pelaku UMKM.
Iskandar menjelaskan, gagasan penyusunan Perda berangkat dari kebutuhan untuk melengkapi regulasi daerah mengenai penyelenggaraan pangan. Sebelumnya, Kota Padang telah memiliki Perda tentang keamanan pangan yang lebih menitikberatkan pada aspek thayyib, seperti kebersihan, kesehatan, dan kelayakan pangan.
Namun, aspek kehalalan dinilai masih membutuhkan penguatan melalui aturan yang lebih spesifik. Dengan demikian, pengaturan mengenai keamanan dan kehalalan pangan dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Kami berharap melalui audiensi ini dapat memperoleh masukan dan arahan dari BPJPH agar Perda yang sedang kami inisiasi memiliki landasan yang kuat dan dapat diimplementasikan dengan baik. Penguatan regulasi ini juga penting sebagai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas fasilitasi sertifikasi halal, termasuk memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM,.” ungkap Iskandar.
Perkuat Daya Saing Kuliner Kota Padang
Iskandar berharap pertemuan tersebut dapat memberikan referensi sekaligus arah kebijakan bagi DPRD Kota Padang dalam merancang regulasi terkait percepatan sertifikasi halal dan pengembangan ekosistem halal.
Sinergi antara BPJPH dan DPRD Kota Padang diharapkan mampu menghasilkan Perda yang sejalan dengan kebijakan nasional serta dapat diterapkan secara efektif. Regulasi tersebut juga diharapkan memperluas fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sehingga semakin banyak produk lokal yang memiliki jaminan halal.
Lebih jauh, penguatan ekosistem halal dapat menjadi salah satu modal penting dalam mengembangkan sektor kuliner Kota Padang. Keberadaan produk bersertifikat halal diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat identitas kuliner daerah, serta membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
Melalui langkah ini, cita-cita menjadikan Padang sebagai kota gastronomi tidak hanya bertumpu pada kekayaan cita rasa kulinernya, tetapi juga didukung standar mutu dan jaminan halal yang terpercaya.