Jawa Tengah terus memperkuat ekosistem halal sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Langkah ini dilakukan melalui perluasan sertifikasi halal, pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data hingga 7 Oktober 2026, sebanyak 2.512.759 produk di Jawa Tengah telah bersertifikat halal sejak 2020. Sementara itu, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada masyarakat.
Sertifikasi Halal Terus Mengalami Peningkatan
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Ika Efrilia, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah produk bersertifikat halal tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi yang diberikan kepada pelaku usaha. Salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang secara khusus membantu UMKM memperoleh sertifikat halal.
“Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM,” ungkap Ika, saat audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal mengalami peningkatan dari 667 sertifikat pada 2020 menjadi 214.207 sertifikat selama 2026. Adapun jumlah produk yang telah tersertifikasi halal sepanjang 2026 mencapai 831.481 produk.
Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal. Dengan semakin banyak produk yang memiliki sertifikat, pelaku usaha diharapkan dapat memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dipasarkan.
Perkuat Kolaborasi dengan 35 Kabupaten/Kota
Untuk mempercepat pengembangan ekosistem halal, BPJPH bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026.
Melalui komitmen tersebut, ditetapkan target sebanyak 557.269 produk tersertifikasi halal pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027. Target ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh daerah untuk memperluas pendampingan serta mempermudah proses sertifikasi bagi pelaku usaha.
Selain melalui kebijakan bersama, pemerintah juga memperluas akses pelayanan dengan menghadirkan gerai BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah daerah yang telah menyediakan gerai layanan tersebut meliputi Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Keberadaan gerai ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses layanan sertifikasi halal tanpa harus menghadapi proses yang berbelit.
Dorong Peran Pemerintah Daerah dalam Pendampingan UMKM
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah provinsi, tetapi juga perlu didukung program dan penganggaran di tingkat kabupaten/kota.
“Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/ kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyediaan anggaran pendampingan tidak boleh hanya bergantung pada APBD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut mengingat besarnya jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota didorong mengambil bagian sesuai dengan mekanisme penganggaran di masing-masing daerah.
Integrasikan Ekonomi Syariah dan Pariwisata Ramah Muslim
Tidak hanya berfokus pada sertifikasi produk, Pemprov Jawa Tengah juga tengah merumuskan strategi untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah. Dua sektor yang menjadi perhatian adalah ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.
“Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim,” jelas Gus Yasin, sapaannya.
Pengembangan kedua sektor tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan jaminan kehalalan produk makanan dan minuman, tetapi juga dapat mendukung berbagai aktivitas usaha dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.
Melalui penguatan kolaborasi, perluasan layanan, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah, Pemprov Jawa Tengah berharap semakin banyak UMKM yang memperoleh kemudahan sertifikasi halal. Dengan demikian, produk lokal memiliki jaminan kehalalan yang jelas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas dan memperkuat daya saing usaha.
