Seputarhalal.com – Transformasi digital dalam layanan publik tidak hanya menuntut kemudahan akses, tetapi juga perlindungan data yang kuat. Hal inilah yang menjadi perhatian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi digital guna meningkatkan keandalan layanan sertifikasi halal secara daring.
Seiring meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Halal (Sihalal), BPJPH menilai keamanan informasi menjadi kebutuhan strategis yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan layanan digital. Perlindungan data, kepercayaan masyarakat, hingga keberlangsungan pelayanan menjadi sejumlah aspek yang harus dijaga.
Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan bahwa penguatan keamanan informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Lebih dari itu, penerapannya perlu menjadi bagian dari budaya kerja dan tata kelola kelembagaan.
“Transformasi digital BPJPH harus diiringi dengan penguatan aspek keamanan informasi. Oleh karena itu, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMIK) bukan sekadar diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi atau sertifikasi saja,” kata Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Keamanan Data Jadi Fondasi Layanan Sihalal
Menurut Aqil, keamanan informasi memiliki peran penting dalam memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikelola BPJPH. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi agar layanan sertifikasi halal dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa penguatan sistem keamanan informasi harus diterapkan secara konsisten dalam aktivitas organisasi, bukan hanya disiapkan ketika lembaga menghadapi proses penilaian atau sertifikasi.
“Lebih dari itu, SMKI harus menjadi bagian dari budaya kerja dan tata kelola organisasi BPJPH yang diimplementasikan secara berkelanjutan,” kata Aqil Irham.
Perlindungan informasi juga mencakup pengelolaan berbagai data strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi halal. Hal ini semakin penting karena gangguan terhadap sistem digital dapat menimbulkan dampak yang lebih luas daripada sekadar persoalan teknis.
“Gangguan keamanan informasi tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat, kredibilitas kelembagaan, dan keberlangsungan pelayanan publik,” ujar dia.
Tiga Prinsip Utama dalam Sistem Keamanan Informasi
Dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), BPJPH menekankan tiga prinsip utama, yakni confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan).
Ketiga prinsip tersebut menjadi pedoman dalam memastikan informasi dikelola dengan benar. Kerahasiaan berarti data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Integritas berkaitan dengan keakuratan dan keutuhan informasi, sedangkan ketersediaan memastikan data dapat digunakan ketika dibutuhkan.
“Ketiganya menjadi fondasi untuk memastikan bahwa informasi hanya diakses oleh pihak berwenang, tetap akurat dan utuh, serta tersedia ketika dibutuhkan,” kata dia.
Penerapan ketiga prinsip ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan digital BPJPH. Terlebih, sistem Sihalal menjadi salah satu sarana utama dalam mendukung proses pengajuan dan pengelolaan sertifikasi halal secara daring.
BPJPH Gelar Pelatihan Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022
Sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan informasi, BPJPH juga menyelenggarakan Pelatihan In House Training Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan SNIISO/IEC 27001:2022 pada pekan lalu.
Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun dokumentasi sistem manajemen keamanan informasi. Dokumentasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam membangun tata kelola keamanan data yang terstruktur dan dapat diterapkan dalam aktivitas kelembagaan.
Namun, BPJPH menekankan bahwa hasil pelatihan tidak boleh berhenti sebagai kumpulan dokumen atau sekadar pemenuhan persyaratan. Implementasi dalam pekerjaan sehari-hari menjadi hal yang lebih penting agar sistem keamanan informasi benar-benar berjalan.
“Harapan kami, hasil pelatihan ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, layanan digital BPJPH dapat semakin aman, andal, dan terpercaya,” ujarnya.
Bangun Layanan Sertifikasi Halal yang Aman dan Terpercaya
Penguatan keamanan informasi menjadi bagian penting dari perjalanan transformasi digital BPJPH. Kemudahan pengajuan sertifikasi halal melalui layanan daring perlu diimbangi dengan sistem perlindungan data yang mampu menjaga keamanan informasi pengguna.
Melalui penerapan prinsip keamanan informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, BPJPH berupaya membangun layanan digital yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memiliki tata kelola yang kuat.
Ke depan, konsistensi penerapan SMKI diharapkan dapat meningkatkan keandalan Sihalal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal. Dengan demikian, transformasi digital BPJPH tidak hanya berorientasi pada kecepatan pelayanan, tetapi juga pada keamanan dan keberlanjutan sistem.
