SeputarHalal.com | Jakarta — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, para calon petugas haji 2026 dilarang untuk “melayani atasan” ketika bertugas di Tanah Suci nanti. Melainkan, fokus mutlak melayani jemaah.
“Petugas haji bukan melayani pimpinan instansinya. Anda tidak melayani pejabat kementerian, anda tidak melayani pejabat negara. Yang anda layani adalah jemaah haji,” ujar Menhaj Irfan Yusuf usai memimpin apel pagi pendidikan dan pelatihan (diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (14/12/26).
Pria yang akrab dipanggil Gus Irfan itu menekankan bahwa di lapangan nanti tidak ada lagi sekat instansi, baik itu petugas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), TNI, Polri, maupun ormas Islam, dan lainnya. Semuanya melebur dalam satu identitas yaitu petugas haji Indonesia.
Selain itu, demi menjaga kondisi dan stabilitas antar tim dan petugas haji di lapangan, Gus Irfan meminta para petugas untuk saling menutupi kekurangan, bukan saling menyalahkan antar-sektor atau antar petugas.
“Satu jamaah tertinggal, itu adalah kegagalan kita semua. Ada jamaah tersesat saat anda ingin sholat atau makan, kalahkan kepentingan pribadi itu,” kata Gus Irfan.
Pernyataan tersebut merespons kritik pada masa lalu, dimana sering terjadi fragmentasi antar-petugas di lapangan. Kerap kali petugas kesehatan hanya fokus pada medis, dan petugas ibadah hanya fokus pada manasik, sehingga jamaah yang membutuhkan bantuan umum sering terabaikan.
Selain itu budaya feodal dimana petugas sibuk melayani tamu VIP atau pejabat yang sedang berhaji, seringkali mengorbankan pelayanan kepada jamaah reguler.
Penyelenggaraan haji tahun 2026, dengan paradigma yang baru, dengan struktur organisasi baru, dengan peyanan yang lebih terintegrasi, kata Gus Irfan, pemerintah ingin menciptakan standar pelayanan yang sama dan setara bagi seluruh jamaah, tanpa memandang jabatan, struktur hierarki, atau latar belakang sosial.
