Ekonomi halal Indonesia menyimpan potensi besar dengan nilai mencapai Rp6.400 triliun. Angka tersebut dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Potensi ini sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain penting dalam industri halal dunia.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa halal tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan sertifikasi produk. Lebih dari itu, ekosistem halal merupakan kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan peluang usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia.
“Halal bukan semata-mata persoalan sertifikasi, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi. Halal value chain Indonesia telah mencapai Rp6.400 triliun dan berkontribusi terhadap PDB. Ini menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan industri halal membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Tantangannya bukan hanya memperbanyak produk bersertifikat halal, tetapi juga membangun rantai pasok yang kuat agar Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.
Sertifikasi Halal sebagai Pintu Masuk Pengembangan Usaha
Menurut Haikal, potensi ekonomi halal perlu dioptimalkan melalui penguatan layanan sertifikasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan industri halal, hingga perluasan akses pasar produk Indonesia di tingkat nasional maupun global.
Dengan demikian, sertifikasi halal semestinya menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan kualitas produk. Proses tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai beban administratif, melainkan sebagai langkah strategis untuk memperoleh kepercayaan konsumen.
Pendekatan ini juga penting bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Melalui sertifikasi halal, pelaku usaha berpeluang memperkuat kredibilitas produknya sekaligus menjangkau konsumen yang lebih luas. Jika didukung dengan pembinaan dan akses pasar, UMK dapat menjadi bagian penting dalam pertumbuhan industri halal nasional.
Halal for All, Peluang Ekonomi untuk Semua Kalangan
Selain memperkuat layanan sertifikasi, Haikal juga mendorong pengembangan ekosistem halal melalui pendekatan yang inklusif. Menurutnya, manfaat ekonomi halal tidak boleh hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Halal akan diterima kalau inklusif. Karena itu, saya mengubah pendekatan sosialisasi menjadi Halal for All, halal untuk semua. Halal bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi manfaat dan peluang ekosistemnya dapat dirasakan oleh semua kalangan,” ujar Haikal.
Konsep Halal for All menjadi salah satu strategi untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam industri halal, termasuk pelaku usaha nonmuslim. Melalui pendekatan tersebut, halal tidak hanya ditempatkan sebagai identitas keagamaan, tetapi juga sebagai standar kualitas, keamanan, dan daya saing produk.
Dengan pemahaman yang lebih terbuka, industri halal diharapkan dapat berkembang menjadi sektor ekonomi yang melibatkan berbagai pihak. Peluangnya tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga dapat menjangkau sektor usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan rantai nilai halal.
Penguatan Layanan dan Transformasi BPJPH
Komitmen pengembangan ekosistem halal tersebut sejalan dengan upaya transformasi pelayanan BPJPH. Haikal menerima Anugerah Penggerak Nusantara 2026 kategori Penggerak Pelayanan Publik atas kontribusinya dalam mendorong penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.
Penghargaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat layanan sertifikasi halal agar semakin mudah diakses, inklusif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Pelayanan yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan industri halal. Terlebih, pelaku usaha membutuhkan proses yang jelas dan mudah dijangkau agar dapat memenuhi ketentuan sertifikasi tanpa menghadapi hambatan administratif yang berlebihan.
Indonesia Bidik Posisi sebagai Pusat Halal Dunia
Ke depan, BPJPH akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga pemeriksa halal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Setiap pihak diharapkan dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk, penyediaan layanan sertifikasi, hingga pembukaan akses pasar.
Dengan potensi halal value chain yang mencapai Rp6.400 triliun, Indonesia memiliki modal besar untuk memperkuat perannya dalam industri halal internasional. Namun, potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi hasil nyata bagi perekonomian.
Pekerjaan rumah Indonesia bukan lagi sekadar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Lebih jauh, pengembangan ekosistem ini harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMK, meningkatkan ekspor, serta memberikan manfaat ekonomi yang merata.
Jika berbagai upaya tersebut berjalan beriringan, industri halal berpeluang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia.
