Seputarhalal.com | Ramadlan selalu hadir sebagai bulan spiritualitas. Umat Islam berpuasa, memperbanyak sedekah, dan menunaikan zakat. Namun di tengah realitas ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia, Ramadlan tidak boleh berhenti pada ritual. Ia harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio Gini Indonesia pada September 2025 berada di angka 0,363. Angka ini memang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan yang nyata. Jurang antara kelompok kaya dan miskin masih terasa.
Dalam perspektif ekonomi Islam, problem ketimpangan bukan sekadar soal kebijakan teknis, melainkan juga persoalan moral.
Dalam Ihya’ Ulum al-Din, Al-Ghazali menjelaskan bahwa harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana kemaslahatan. Dalam Kitab Kasr al-Syahwatayn, ia menulis:
”الدنيا مزرعة الآخرة، والمال خادم لا مخدوم”
“Dunia adalah ladang akhirat, dan harta itu pelayan, bukan tuan yang dilayani.”
(Ihya’ Ulum al-Din, Jilid III, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, hlm. 219)
Dalam Kitab Dzamm al-Dunya, al-Ghazali juga mengingatkan:
”حب الدنيا رأس كل خطيئة”
“Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan.”
(Ihya’ Ulum al-Din, Jilid III, hlm. 205)
Pesan ini sangat relevan. Ketika harta berubah menjadi “tuan”, manusia akan menghalalkan berbagai cara untuk menumpuk kekayaan, sekalipun menciptakan ketimpangan. Namun ketika harta diposisikan sebagai “pelayan”, ia akan diarahkan untuk kemaslahatan sosial.
Pandangan ini selaras dengan gagasan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Ia menegaskan bahwa ketidakadilan distribusi dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite akan melemahkan produktivitas dan meruntuhkan peradaban (al-Muqaddimah, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 286–287).
Sementara itu, ekonom kontemporer seperti Muhammad Umer Chapra dalam Islam and the Economic Challenge (Leicester: Islamic Foundation, 1992, hlm. 211) menekankan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan mengurangi konsentrasi kekayaan dan memastikan distribusi yang lebih merata. Tanpa dimensi moral, ekonomi mudah terjebak dalam krisis dan ketimpangan struktural.
Ramadlan sejatinya adalah sekolah pengendalian diri. Puasa melatih manusia menahan konsumsi dan menumbuhkan empati. Namun realitasnya, bulan suci sering berubah menjadi musim konsumsi. Pengeluaran meningkat, budaya belanja melonjak, dan kesederhanaan yang diajarkan puasa kadang kalah oleh dorongan pasar.
Di sinilah pentingnya kemandirian ekonomi syariah. Zakat dan wakaf tidak boleh berhenti pada bantuan konsumtif. Ia harus menjadi instrumen produktif yang memberdayakan UMKM, petani, dan pelaku ekonomi kecil. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional terus meningkatkan penghimpunan dana zakat setiap tahun. Tantangan berikutnya adalah memastikan dana itu menciptakan kemandirian, bukan ketergantungan.
Ketimpangan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah wajah anak yang putus sekolah, keluarga yang kesulitan akses kesehatan, dan pelaku usaha kecil yang kekurangan modal. Ramadlan mengajarkan bahwa harta adalah amanah, bukan simbol superioritas.
Al-Ghazali telah mengingatkan bahwa dunia hanyalah ladang, bukan tujuan. Ibn Khaldun telah menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi meruntuhkan peradaban. Chapra menegaskan bahwa tanpa etika, sistem ekonomi akan melahirkan krisis. Pertanyaannya: apakah kita hanya mengutip warisan intelektual itu, atau berani menerapkannya dalam kebijakan dan gerakan nyata?
Ramadlan pada akhirnya adalah ujian keberpihakan. Apakah kita berpihak pada sistem yang membiarkan kekayaan berputar di lingkaran sempit, atau pada sistem yang memastikan harta mengalir untuk kemaslahatan bersama?
Jika nilai puasa benar-benar meresap dalam sistem ekonomi, maka Ramadlan bisa menjadi titik balik menuju kemandirian ekonomi syariah yang nyata.
Jika tidak sekarang, kapan lagi?
>>>Pengunjung: 13 times, Total 118,764 <<<
