Seputarhalal.com – Penguatan ekosistem halal di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai keterlibatan berbagai kementerian menjadi kunci agar pengelolaan dan pengawasan produk halal berjalan optimal, mulai dari proses produksi hingga peredarannya di masyarakat.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal, menegaskan bahwa sedikitnya sembilan kementerian perlu bekerja sama untuk memastikan penyelenggaraan program halal berjalan dari hulu hingga hilir.
“Halal tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJPH. Nonsense. Halal harus dikontrol oleh Kementerian Perdagangan yang mengawasi lalu lintas (barang),” ujar Haikal saat ditemui di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Sembilan Kementerian Punya Peran dalam Ekosistem Halal
Haikal menjelaskan, pengawasan produk halal membutuhkan pembagian peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing kementerian. Keterlibatan tersebut bahkan dimulai dari sektor hulu, seperti penyediaan dan pemotongan hewan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian.
Sementara itu, pengawasan produk obat-obatan halal berkaitan dengan peran Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri juga memiliki tanggung jawab melalui perwakilannya di berbagai negara untuk menilai Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).
Di tingkat daerah, Kementerian Dalam Negeri diharapkan ikut memastikan gubernur dan kepala daerah memiliki perhatian terhadap penerapan ketentuan produk halal di wilayah masing-masing.
Selain itu, sinergi juga diperlukan bersama kementerian yang menangani sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata, perindustrian, serta Kementerian Agama.
“Halal mesti bersama Kementerian UMKM yang memantau UMKM dengan kinerjanya. Mesti bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata karena desa wisata halal menjadi destinasi utama menarik turis mancanegara, Kementerian Perindustrian, dan tentunya Kementerian Agama sebagai kakak kami yang membina hingga ke daerah,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting karena urusan halal tidak berhenti pada penerbitan sertifikat. Pengawasan juga mencakup proses produksi, distribusi, perdagangan, hingga pengembangan potensi wisata dan industri halal.
Potensi Ekonomi Halal Capai Rp6.400 Triliun
Di balik kebutuhan koordinasi antarlembaga, ekosistem halal Indonesia juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Haikal mengungkapkan, kontribusi rantai pasok halal atau halal value chain tercatat mencapai Rp6.400 triliun atau setara dengan 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Besarnya potensi tersebut turut memunculkan gagasan untuk menyatukan tata kelola ekosistem halal dalam satu payung koordinasi. Haikal menyebut ide tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, penyatuan tata kelola dapat mencakup berbagai sektor, mulai dari industri halal, perdagangan, urusan halal luar negeri, pariwisata halal, hingga fatwa halal.
“Beliau mengusulkan satu payung. Perindustriannya, industri halalnya, perdagangan halalnya, halal luar negerinya, pariwisata halalnya, fatwa halalnya, jadi satu. Itu usulan yang sangat menarik,” tutur Haikal.
Gagasan tersebut diharapkan dapat membuat pengembangan industri halal lebih terarah. Dengan koordinasi yang kuat, potensi ekonomi halal tidak hanya menjadi peluang bagi industri besar, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Indonesia Bidik Posisi sebagai Barometer Halal Dunia
Selain memperkuat kerja sama di dalam negeri, BPJPH juga mendorong peran Indonesia dalam pengembangan ekosistem halal di tingkat internasional.
Haikal optimistis visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer dan patokan halal dunia dapat segera terwujud. Salah satu langkah yang disebutnya adalah kesepakatan pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council sebagai cikal bakal ASEAN Halal Council.
Dalam kerja sama tersebut, Indonesia ditunjuk sebagai ketua atau chairman. Keberadaan forum ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperluas koordinasi halal di kawasan Asia Tenggara sebelum diarahkan pada pembentukan lembaga berskala global.
“Jadi alhamdulillah, bukan cuma memegang halal di Indonesia, saya juga memegang halal di negara-negara ASEAN. Itu ASEAN Halal Council kami chairman-nya. Untuk apa? Untuk kita wujudkan sedunia, namanya World Halal Council, yang akan memayungi halal di seluruh dunia,” pungkasnya.
Melalui sinergi lintas kementerian dan penguatan kerja sama internasional, BPJPH berharap pengelolaan produk halal di Indonesia semakin terintegrasi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok halal global.
