Seputar halal.Com | Jakarta — Siapa yang akan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka masih menjadi bahasan menarik. Tak hanya sosoknya, namun kriteria seperti apa Cawapres yang bisa diusulkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatan di tahun 2029 nanti, juga penting untuk digagas.
Agar bisa menampung aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kriteria Cawapres yang ideal untuk mendampingi Presiden, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) menggelar Sarasehan bertajuk “Sarasehan Nasional: Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden RI” di Aula Masjid Al Furqon, Gedung Menara Dakwah Dewan Dakwah, Jl. Kramat Raya No. 45, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/26).
Acara Sarasehan Nasional yang dihadiri tokoh-tokoh nasional di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Prof. Jimly Asshidiqie; Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung; dan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono,
Dalam sambutannya, Prof Jimly menyoroti Mekanisme Konstitusional terkait posisi kekosongan posisi Wakil Presiden. Prof Jimly menyampaikan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui proses yang melibatkan Presiden dan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Menurutnya, penentuan figur Wakil Presiden seharusnya lebih mengutamakan kapasitas, integritas, serta kemampuan menjalankan tugas pemerintahan dibandingkan kepentingan politik partai.
“Saya kira penting untuk menyerap aspirasi umat sebagai bagian dari keterlibatan publik dalam penentuan Cawapres yang nanti akan diusulkan oleh Presiden kepada DPR,” ucap Prof. Jimly.
Ia menilai, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi formal, melainkan harus diisi figur yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan dan menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, sangat penting jika aspirasi umat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden untuk memilih Calon Wakil Presiden nantinya sebagai bagian pelibatan publik.
“Kriteria ini bisa menjadi masukan penting bagi Presiden untuk memilih calon Wakilnya nanti,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil DPD RI, Tamsil Linrung. Ia menyebut, Wakil Presiden mendatang dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat luas. Ia juga menekankan bahwa proses penentuan Wakil Presiden harus mempertimbangkan integritas, kapasitas intelektual, rekam jejak, serta kemampuan membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa, bukan semata-mata berdasarkan kompromi politik.
“Wakil Presiden nanti harus bisa bersinergi dengan Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, membuka komunikasi dengan umat, ulama, ormas, dan tidak memiliki cacat pendidikan maupun hukum,” kata Tamsil Linrung.
Menariknya, secara eksplisit Tamsil Linrung menyebut satu nama yang cocok untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ia menyebut, Wakil Ketua DPR RI saat ini yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang sesuai dengan kriteria yang ia sebut.
“Saya kira, kita semua melihat lah bagaimana pak Sufmi Dasco menjalankan perannya selama ini, aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, saya kira dia adalah salah satu figur yang tepat untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, layak untuk dipertimbangkan,” ucapnya.
Menurutnya, Dasco memiliki kemampuan komunikasi politik dan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam.
Selain itu, Tamsil Linrung juga mengingatkan bahwa sebagai mayoritas umat Islam harus punya peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebagai elemen masyarakat maupun dalam pemerintahan dan kekuasaan.
“Umat Islam tidak boleh lepas ataupun menjauh dari kekuasaan di negeri ini,” tuturnya.
Baginya, umat Islam memiliki peranan penting sebagai penjaga stabilitas keamanan, hukum dan ketertiban masyarakat. Umat Islam juga berperan untuk pendidikan, kebudayaan dan menjaga akhlak bangsa.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berbicara bagaimana sikap Presiden Prabowo Subianto menghadapi dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan bencana yang dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami goncangan hebat.
“Presiden tetap fokus untuk melihat, mencari solusi atas dinamika politik, hukum, ekonomi, dan maupun bencana seperti karhutla yang terjadi, bertindak dan mengeluarkan kebijakan yang tepat, dengan fokus utamanya pada kepentingan rakyat,” ungkap Ferry.
“Dalam kasus penyadapan kemarin misalnya, Presiden juga sudah bertindak tepat dengan tetap menjaga stabilitas nasional,” imbuhnya.
Mengenai kriteria Wakil Presiden, Ferry Juliantono juga menyebut bahwa Wakil Presiden nantinya tidak cukup hanya menjadi pendamping Presiden secara formal, tetapi juga harus mampu mengeksekusi segala kebijakan yang menyangkut permasalahan bangsa dan memberikan solusi atas keresahan rakyat.
“Wapres nanti tak hanya tampil namun juga mampu mengeksekusi kebijakan yang perlu segera dijalankan saat Presiden berhalangan atau ketika kunjungan keluar negeri, dan bisa memberikan solusi yang tepat yang selaras dengan Presiden atas segala permasalahan dan keresahan rakyat,” tuturnya.
Nantinya, menurut Ferry, Wakil Presiden harus berfungsi penuh, memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mampu memahami arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Wakil Presiden nanti harus bisa berjalan bersinergi dengan Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, good governance dan good government, menjalankan program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tidak memiliki cacat pendidikan maupun hukum, dan yang paling penting memiliki keberpihakan kepada umat, kepada rakyat,” ucap Ferry mengakhiri pemaparannya.
Selain ketiga tokoh tadi, hadir pula tokoh senior DDII, KH Kholil Ridwan; Ketua Umum Forum Masyarakat Melayu Riau Indonesia (FMRI), Dr. Rusli Effendi, dan Ketua Umum DDII, Fathurrahman Mahfudz sebagai narasumber.
Acara sarasehan yang diakhiri dengan audiensi dari para peserta yang hadir, termasuk tokoh-tokoh ormas yang juga ikut hadir.
Tak hanya kriteria yang disampaikan, pada sesi ini juga banyak nama-nama tokoh yang muncul untuk diusulkan menjadi Wakil Presiden sebagai aspirasi dan pandangan umat. Di antaranya, Sufmi Dasco Ahmad, Prof. Yusril Ihza Mahendra, dan Prof. Dr. Hamdan Zoelva. Bahkan nama kedua narasumber yang hadir, yakni Prof. Jimly Asshiddiqie dan Ferry Juliantono ikut mengemuka sebagai nama-nama ideal Cawapres yang diusulkan.
Ditemui secara terpisah seusia acara, Ketua Umum DDII, Fathurrahman Mahfudz menyampaikan, acara sarasehan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi berbagai tokoh dan masyarakat mengenai kriteria ideal Wakil Presiden di tengah dinamika politik nasional, hukum, dan berbagai kondisi bangsa yang menuntut keterlibatan semua pihak.
“Untuk menampung aspirasi dari para tokoh dan umat, agar mendapatkan sosok Wakil Presiden yang tepat dan ideal, memiliki kepedulian kepada umat, melalui kriteria-kriteria yang tadi telah disampaikan di acara,” ucap Ustadz Mahfudz, sapaan akrabnya.
Meski enggan menyebutkan siapa-siapa saja nama-nama yang ideal menurut pandangan DDII, ustadz Mahfudz meyakini bahwa apa yang disampaikan di acara tadi akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan mengusulkan dua nama yang nanti akan dikirim ke DPR.
“Apa yang disampaikan dan disepakati dalam acara tadi mengenai kriteria-kriteria Cawapres itu adalah aspirasi, bukan keputusan resmi mengenai calon Wakil Presiden, jadi untuk nama-nama yang akan dipilih ya itu kewenangan Presiden,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, Ustadz Mahfudz menambahkan, Dewan Dakwah berharap dinamika politik nasional tidak didominasi kepentingan kelompok, partai politik maupun kompromi elite. Sebaliknya, proses kepemimpinan nasional diharapkan tetap berlandaskan konstitusi, mengutamakan kepentingan rakyat, serta memperkuat persatuan umat dan bangsa.